Apriliani, Evi (2023) Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penerapan nilai Good Governance (Studi di Desa Penyaring Kecematan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa). Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Text Evi Apriliani 180603020.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

INDONESIA Otonomi Daerah pada dasarnya menjadi bagian dari upaya mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Maju dan berkembangnya otonomi daerah tak lepas dari pondasi awal yakni masyarakat Desa, yang tentunya menjadi tongkat penggerak untuk kemajuan suatu daerah. berbicara mengenai Desa tentunya memiliki peraturan dan norma-norma yang berlandaskan undang-undang. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang yang ada.Hubungan yang baik antara pemerintah desa dan parlemen desa diharapkan mampu memperlancar penyelenggaran otonomi desa yang mampu mendorong good governance yang mampu mendekatkan negara dengan masyarakat desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah desa yang lebih transparan, akuntabilitas dan responsive. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Pasal 31 dan 32 Tahun 2016 Tentang fungsi dan tugas BPD ini mengatur tata cara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan Badan Perwusyaratan Desa (BPD) dengan jelas. Fungsi tersebut diantaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan objek penelitian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Untuk tercapainya tujuan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menyajikan jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode: 1) observasi 2) wawancara dan 3) dokumentasi. Hasil dari penelitian yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dengan maksimal sesuai dengan tugasnya. Terbukti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah membahas dan menyepakati peraturan desa dengan kepala desa, Menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa dan semua dari peranannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan rule of law. Adapun yang menjadi penghambat BPD dalam menerapkan nilai good governance di desa penyaring yaitu, (1) pelayanan dalam mengakses informasi atau data terkait BPD masih kurang, (2) masyarakat belum seutuhnya berproses dalam penyelenggaraan pemerintah desa dikarenakan aktifitas masyarakat di desa Penyaring masing-masing sibuk dalam urusannya, baik sebagai petani, peternak dan pegawai swasta maupun negeri. (3) perbedaan pilihan antara BPD dengan kepala desa dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	good governance,partisipasi politik; peran badan permusyawaratan desa good governance,partisipasi politik, peran badan permusyawaratan desa Good governance,partisipasi politik; peran badan permusyawaratan desa
Subjects:	16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1606 Political Science > 160603 Comparative Government and Politics 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1606 Political Science > 160604 Defence Studies 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1606 Political Science > 160605 Environmental Politics 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1606 Political Science > 160609 Political Theory and Political Philosophy
Divisions:	Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama > Jurusan Pemikiran Politik Islam
Depositing User:	nur noer nur
Date Deposited:	13 Jun 2023 02:53
Last Modified:	13 Jun 2023 02:53
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/4422

Actions (login required)

View Item