Wieguna, Lale Anggi Pramitha Putri (2023) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi penundaan pembayaran pada akad Mudharabah (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram). Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Text Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna_190201069.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

INDONESIA Akad mudharabah merupakan suatu akad perjanjian yang menghasilkan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan. Dalam akad mudharabah tidak selamanya pembiayaan yang dilakukan anggota mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginannya. Akan ada kalanya anggota mengalami kegagalan dalam usaha yang dilaksanakan sehingga menunda pembayaran. Apabila terjadinya penundaan pembayaran yang disebabkan kesengajaan menunda maka diberlakukannya sanksi oleh pihak koperasi. Sanksi yang diberikan telah disesuaikan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran. pemberian sanksi ini menggunakan prinsip Ta’zir dengan tujuan memberikan efek jera serta dapat mendisiplinkan anggota agar tepat waktu melunasi angsuran. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penanganan penundaan pembayaran pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunkan analisis model data dari Miles dan Huberman, dengan mencakup reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa (1) penerapan sanksi penundaan pembayaran pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram berupa pemberian teguran dan peringatan, sanksi denda, serta penyitaan jaminan. (2) penanganan penundaan pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan ulang (reconditioning), penataan kembali (recktrukturing), bantuan manajemen, serta sita jaminan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	akad mudharabah; hukum ekonomi syariah; sanksi penundaan;
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	nur noer nur
Date Deposited:	28 Feb 2024 03:48
Last Modified:	28 Feb 2024 03:48
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/5580

Actions (login required)

View Item