NurJamilah, NurJamilah (2023) Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam reformasi pelayanan publik (Studi Kasus Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat). Diploma thesis, UIN Mataram.

Text Nur Jamilah-190603016.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

INDONESIA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk reformasi pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan apa saja kendala dalam proses pelayanan e-KTP manual ke e-KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini meruapakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Milles, Huberman, dan saldana, 2014 yang terdiri dari redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menujukan bahwa Aparat Dukcapil Lombok Barat sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik, adapun bentuk reformasi pelayanan e-KTP yakni: 1) Perubahan Terhadap prinsip-prinsp good governance, dalam perubahan terhadap prinsip-prinsip good governance terdapat dua prinsip yang mengalami perubahan yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.2) Perubahan Terhadap Birokrasi, dalam perubahan terhadap staf yang di mana sebelumya tidak bisa mengaplikasikan computer menjadi bisa, fasilitas, fasilitas yang dimiliki cukup memadai dari segi peralatan seperti computer untuk infrastruktur di mana sebelumnya tidak memiliki akses penyandang disabilitas kini sudah ada akses untuk penyandang disabilitas.3) Perubahan terhadap pelayanan publik dalam perubahan pelayanan publik khusunya pelayanan e-KTP sekarang memiliki program by request yang diperuntukan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan odgj. Adapun kendala dalam proses pelayanan e-KTP manual ke e-KTP digital yakni: 1) Jaringan/koneksi, bermasalah dalam jaringan ketika sedang memproses atau mengakses data penduduk. 2) Keterbatasan Blanko kurangnya belanko mengakibatakan masalah yang besar dalam pelayanan e-KTP karena blanko adalah bahan pokok pembuatan e-KTP.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	reformasi,Pelayanan Publik,Pelayanan e-KTP"
Subjects:	16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1605 Policy and Administration > 160501 Indonesian Policy 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1605 Policy and Administration > 160505 Economic Development Policy 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1605 Policy and Administration > 160511 Research, Science and Technology Policy
Divisions:	Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama > Jurusan Pemikiran Politik Islam
Depositing User:	H Nabil udin
Date Deposited:	06 Dec 2023 03:59
Last Modified:	06 Dec 2023 03:59
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/5200

Actions (login required)

View Item