Auliya, Iin Hidayatul (2019) Praktik perwalian wali hakim di kantor urusan agama Kecamatan Ampenan: studi kasus akta nikah No. 160/39/II/2012. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Text Iin Hidayatul Auliya 1502121393.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

INDONESIA Perwalian menggunakan wali hakim merupakan suatu hal biasa yang sering terjadi di masyarakat. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi wali hakim dalam suatu perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana tempat berlangsungnya pernikahan tersebut dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia seperti wali nasab berbeda agama, tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan wali nasab adhal. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan pada tahun 2012 akta nikah no. 160/39/II/2012 yang mana pernikahan yang telah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut tidak memenuhi syarat administrasi nikah seperti adanya surat penetapan atau putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal terlebih lagi pernikahan tersebut dilangsungkan di luar wilayah yuridiksi Kepala KUA Kecamatan Ampenan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Dengan sumber datanya berasal dari sumber data primer yaitu Kepala KUA Kecamatan Ampenan, pegawai KUA Kecamatan Ampenan dan arsip KUA Kecamatan Ampenan dan sumber data sekunder yaitu Undangundang maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan menggunakan wali hakim pada akta nikah no. 160/39/II/2012 tanpa didasari dengan surat penetapan atau putusan Pengadilan Agama dan dilangsungkan di luar wilayah yuridiksi Kepala KUA Kecamatan Ampenan telah melanggar aturan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh orangtua dari mempelai perempuan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	wali hakim; kantor agama; perkawinan
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012827 Islamic Court & Civil Procedure 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Yunita Lestari S.Adm, M.Sos
Date Deposited:	27 Dec 2021 06:26
Last Modified:	27 Dec 2021 06:26
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1755

Actions (login required)

View Item