Nuzuluddin, Nuzuluddin (2019) Analisis putusan hakim terhadap perkara isbat nikah poligami di pengadilan agama giri menang: studi putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM. Masters thesis, UIN Mataram.

Text Nuzuluddin 160402024_opt.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

INDONESIA Isbat nikah poligami merupakan isbat nikah yang diajukan oleh suami yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istri pertama, kedua atau ketiga untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami sirri. Namun, di sisi lain apabila isbat poligami tidak dikabulkan, sama saja seperti melegalkan pernikahan sirri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong diajukannya isbat nikah poligami, untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami, dan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan maqasid al-syari’ah. Penelitian ini melibatkan hakim dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian penulis di Pengadilan Agama Giri Menang. Penggalian data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong pengajuan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mendapatkan akta nikah bagi istri kedua dan untuk membuat akta kelahiran anak dari pernikahan yang kedua. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami di antaranya adalah pertimbangan fakta hukum, pertimbangan alat bukti, dan pertimbangan maslahat. Sedangkan dasar hukum yang diterapkan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isbat nikah poligami tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, di satu sisi isbat nikah poligami adalah sebuah upaya penyelundupan hukum, namun di sisi lain dengan melihat kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka isbat nikah poligami adalah sebuah terobosan hukum yang harus diperjuangkan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	isbat nikah; poligami; pengadilan agama
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012817 Polygamy 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012827 Islamic Court & Civil Procedure
Divisions:	Program Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Yunita Lestari S.Adm, M.Sos
Date Deposited:	08 Dec 2021 05:05
Last Modified:	08 Dec 2021 05:05
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1663

Actions (login required)

View Item